Sengketa pembiayaan ijarah multijasa dalam praktik peradilan di Indonesia semakin banyak dijumpai, terutama terkait dengan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam keputusan hakim. Terdapat sengketa yang perkaranya terdaftar di Pengadilan Agama Bantul Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl. Sengketa ini terjadi karena pihak tergugat melakukan wanprestasi, sehingga pihak penggugat tidak dapat melakukan pelunasan pinjamannya ke BRI. Penulis menganalisis pertimbangan hakim pada sengketa wanprestasi pada akad ijarah multijasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi pada akad ijarah multijasa pada Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl. Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan yang berfokus pada objek penelitian berupa Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl. Sumber data primer yang digunakan adalah Salinan Putusan Agama Bantul Nomor 1171/Pdt.G/2023/PA.Btl. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu studi pustaka dengan literatur baca yang didapatkan dari sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara terkait dengan pembayaran sisa, ta’widh, dan objek jaminan sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam, baik dari Fatwa DSN MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Namun penulis menilai Majelis Hakim telah keliru pada putusan terkait penghilangan denda, karena kedua belah pihak telah sepakat akan adanya denda dan hal tersebut tertera dalam perjanjian. Sebagaimana disebutkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 38 pada poin d, yang berbunyi “Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi berupa denda”.