Hutan pinus di Indonesia, khususnya yang dikelola oleh Perhutani, memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat melalui penyadapan getah yang mendukung ekonomi lokal. Penelitian ini menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari pengelolaan hutan di Desa Tayem, Kabupaten Cilacap, yang memiliki area seluas 311,5 hektar. Isu utama mencakup dampak penyadapan terhadap pertumbuhan pohon dan kesehatan ekosistem, risiko kerusakan hutan akibat pemanfaatan berlebihan, serta konflik antara tujuan konservasi dan ekonomi. Peningkatan efisiensi pengelolaan hutan penting, terutama dalam menghadapi perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan yang seimbang, mempertimbangkan aspek ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan sosial untuk mencapai hasil yang optimal dalam pengelolaan hutan pinus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena pengelolaan hutan pinus oleh Perhutani di Desa Tayem. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis secara kualitatif. Dengan menggunakan teori ekonomi sumber daya alam, ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan sosial ekonomi Pengelolaan hutan di Desa Tayem memiliki peranan penting dalam mendukung ekonomi masyarakat melalui penyadapan getah pinus. Kegiatan ini memberikan dampak signifikan pada aspek sosial dan ekonomi. Indikator dampak sosial meliputi peningkatan partisipasi pendidikan, perbaikan infrastruktur, peningkatan akses kesehatan, dan penguatan nilai gotong royong di masyarakat. Di sisi ekonomi, indikator yang muncul antara lain peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan penciptaan lapangan kerja. Faktor pendukung seperti kebijakan dan regulasi yang mendukung, ketersediaan sumber daya alam dan infrastruktur yang memadai, serta hubungan harmonis antara Perhutani dan masyarakat berkontribusi pada keberhasilan pengelolaan ini. Namun, tantangan yang dihadapi, termasuk perubahan iklim, penurunan kualitas produk, dan keluhan terkait kesejahteraan penyadap, masih memerlukan perhatian. Oleh karena itu, komunikasi terbuka antara Perhutani dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam pengelolaan hutan.