Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membawa perubahan mendasar dalam tata kelola pertambangan di Indonesia, dengan mengalihkan kewenangan pengelolaan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Karena pergeseran tersebut pemerintah daerah kehilangan peran dalam pengawasan, pembinaan, dan pengendalian, yang berdampak pada minimnya penanganan atas akibta buruk yang ditimbulkan pascatambang seperti kerusakan ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi dan menganalisis pergeseran kewenangan pemerintah dalam pengelolaan mineral dan batubara perspektif Siyāsah Dustūriyyah Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan data primer berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta data sekunder dari berbagai literatur terkait. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, data dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran kewenangan meliputi bidang perizinan usaha pertambangan, penetapan wilayah pertambangan, pengawasan, pembinaan, pengendalian serta penyelenggaraan. Salah satu dampak adanya perubahan ini adalah semakin berkurangnya peran pemerintah daerah dalam pengelolaan mineral dan batubara berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam distribusi manfaat sumber daya alam serta melemahkan control Masyarakat setempat terhadap eksploitasi lingkungan. Dalam Siyāsah Dustūriyyah, sentralisasi ini berpotensi melanggar prinsip syura dan al-‘adl, yang menekankan partisipasi serta distribusi manfaat yang adil. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu reformulasi agar lebih seimbang, transparan, dan berkeadilan. Kata Kunci: Pergeseran Kewenangan, Mineral dan Batubara, Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, Siyasah Dusturiyah