Terdapat adanya perbedaan mata uang dalam transaksi internasional yang berlangsung antar negara. Adanya perbedaan ini, membutuhkan suatu pembayaran yang disebut valas atau dikenal dengan foreign exchange (forex). Trading forex merupakan praktik jual beli mata uang baik sejenis maupun berlainan jenis dengan kepentingn tertentu. Adanya praktik semacam ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, hingga akhirnya MUI melalui DSN-MUI mengeluarkan fatwa No 28 tahun 2002 tentang jual beli mata uang. Penelitian ini akan meneliti bagaimana pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas mengenai fatwa MUI tentang hukum trading forex dan bagaimana persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Penelitian yang dilakukan penulis termasuk penelitian lapangan (field research). Subjek penelitian ini adalah tokoh ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan tokoh ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas. Metode pengumpulan data dalam skripsi ini melalui wawancara serta dokumentasi. Kemudian metode analisis data yang digunakan menggunakan metode komparatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, baik ulama NU maupun Muhammadiyah sependapat dengan fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang trading forex spot di mana kebolehan transaksi dengan syarat tertentu dan secara tunai. Kedua, aspek perbedaan antara kedua lembaga terletak pada metode pengambilan hukum yang digunakan. Ulama NU menggunakan metode qauli, ilhaqi dan manhaji. Sedangkan ulama Muhammadiyah menggunakan metode bayani, metode burhani dan metode irfani.