Kerja sama yang ideal harus dirancang untuk memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat, salah satu bentuk kerja sama yang umum digunakan antara dua individu atau lebih adalah syirkah al-abdan. Syirkah al-abdan merupakan suatu bentuk kemitraan yang melibatkan dua pihak yang memiliki keahlian atau profesi serupa untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Pada pembagian upah pekerja pengambil tanah liat ini upah yang didapatkan dibagi secara merata antara pekerja satu dengan yang lain, tanpa melihat dari banyaknya tanah liat yang dikumpulkan, beban yang dikeluarkan serta resiko yang dihadapi para pekerja. Hal inilah yang menyebabkan ketidakadilan dalam pengupahan pada kerja sama ini. Penelitian ini akan menganalisis tentang penentuan upah pekerja pengambil tanah liat di Desa Kalitapen. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yang melibatkan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem pembagian upah pekerja pengambil tanah liat menurut hukum Islam. Sumber data primer menjadi sumber data utama terkait informasi yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi, hal ini merupakan informan dari pemilik lahan sawah dan para pekerja pengambil tanah liat di Desa Kalitapen. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan praktik akad syirkah al-abdan terhadap pekerja pengambil tanah liat yang terjadi di Desa Kalitapen sudah memenuhi rukun dari akad syirkah al-abdan, terutama dari segi kesepakatan secara lisan karena kesepakatan ini sudah menjadi kebiasaan di desa tersebut. Sistem pembagian upah yang diperoleh pada pekerjaan pengambil tanah liat belum sesuai dengan konsep syirkah al-abdan, karena tidak adanya kesepakatan diawal. Namun, sistem pembagian upah yang diberlakukan belum mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam karena tidak didasari oleh kesepakatan awal mengenai proporsi pembagian berdasarkan kontribusi masing-masing. Praktik ini menimbulkan ketimpangan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah, yang menekankan pada keadilan dan kejelasan dalam setiap akad. Oleh karena itu, sistem ini perlu dikaji ulang dan disesuaikan agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.