Pariwisata syariah yang termasuk di dalamnya mengatur regulasi hotel syariah di Indonesia merupakan serangkain kegiatan pariwisata yang mempunyai ciri khas berbeda jika dibandingkan dengan pariwisata lainnya secara umum. Secara peraturan yang menaungi pelaksanaan pariwisata syariah di Indonesia belum diakomodir dalam bentuk regulasi yang jelas. Ketentuan pelaksanaan produk dan jasa pariwisata halal diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, namun dalam perspektif pembentukan perundang-undangan, fatwa adalah suatu pengaturan yang tidak mengikat. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber data oleh peneliti, Sedangkan data sekunder diambil dari buku, hasil penelitian lain, dan artikel. Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun metode analisis data menggunakan metode deduktif yaitu melihat permasalahan dari yang umum ke khusus. Penelitian ini juga menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hotel berlabel syariah di Kota Purwokerto berusaha menerapkan prinsip-prinisp syariah dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam (syaria compliance) berdasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 108/DSN/X/2016. Walaupun masih memiliki banyak kekurangan pada fasilitas dan pelayanan, dan belum tersertifikasi sebagai hotel syariah sesuai ketentuan yang berlaku, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti terbatasnya sumber daya manusia yang handal dalam pengelolaan hotel syariah dan faktor ekternal lainya seperti regulasi yang belum mendukung dan kondisi sosial di masyarakat yang belum mendukung hal ini. Kata Kunci: Pariwisata Halal, Hotel Syariah, Fatwa DSN MUI