Penelitian ini membahas perubahan persyaratan kepala daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan respons partai politik di Kabupaten Banyumas dengan perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch. Putusan secara signifikan mengubah mekanisme pencalonan kepala daerah, khususnya dengan menghapus ambang batas perolehan suara dan kursi DPRD yang sebelumnya menjadi syarat utama bagai partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung calon kepala daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yang melibatkan beberapa responden dari partai politik di Kabupaten Banyumas, diantaranya PDIP, PKS, Partai Gerindra, dan Partai Gelora. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus (case approach). Analisis dilakukan berdasarkan tiga nilai dasar tujuan hukum Gustav Radbruch. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik di Banyumas secara umum merespon perubahan persyaratan kepala daerah dengan sikap positif. Respon positif tersebut diwujudkan dalam bentuk program, sistem dan memunculkan aktor-aktor yang berkompeten. Dalam praktiknya, partai politik di Banyumas menghadapi kendala seperti proses konsolidasi, keterbatasan waktu, serta kelengkapan dokumen yang menyebabkan hanya satu pasangan calon. Selanjurnya, respon yang diberikan oleh partai politik di Banyumas dilihat dari sudut pandang Gustav Radbruch, menunjukkan harapan agar perubahan persyaratan kepala daerah dapat mewujudkan keadilan yang sesungguhnya sesuai dengan keadilan yang menekankan pada kesetaraan. Harapan ini juga berkaitan dengan prinsip kemanfaatan, yaitu agar regulasi dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh partai, terutama terhadap partai kecil, sehingga demokrasi menjadi lebih inklusif. Selain itu kepastian hukum menjadi aspek penting yang harus ditegakkan agar aturan yang ada jelas, konsisten, sehingga proses politik berjalan dengan legitimasi yang kuat. Kesimpulannya, partai politik di Banyumas lebih mengutamakan koalisi untuk memenuhi ambang batas. Strategi ini menghasilkan politik pragmatis dengan dukungan nilai keadilan yang bersifat transaksional dari pada ideologis.