Anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan menimbulkan dilema antara prinsip perlindungan anak dan tuntutan keadilan bagi korban serta masyarakat. Putusan PN Palembang Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/ PN Plg memebrikan hukuman maksimal selama 10 tahun dan ditambah pelatihan kerja selama satu tahun kepada terdakwa anak, yang menuai dilema mengenai rasionalitas dan proposionalitas sanksi. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pertimbangan hakim dan proposionalitas sanksi pidana dalam perspektif keadilan, khususnya keadilan menurut Satjipto Rahardjo dalam teori hukum progresif. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (library research), yaitu penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literature hukum lainnya. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan melakukan interprestasi (penafsiran) terhadap sumber hukum yang telah diolah. Adapun pendekatan penelitian adalah pendekatan kasus (case approach). Sumber hukum primer yang digunakan adalah Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg. Hasil penelitian menunjukkan hakim mempertimbangkan faktor yuridis, seperti ketentuan Pasal 76D Jo. Pasal 81 (5) UU No. 17 Tahun 2016 dan Pasal 55 KUHP, serta aspek non-yurdis meliputi usia pelaku (17 Tahun), latar belakang psikososial, dan rekomendasi rehabilitasi. Penjatuhan hukuman 10 tahun penjara dan pelathan kerja selama 1 tahun mencerminkan keseimbangan antara keadilan retributif dan rehabilitatif. Analisis perspektif keadilan menegaskan putusan ini selaras dengan prinsip hukum progresif yang mengutamakan perlindungan hak anak, rehabilitasi, dan keadilan restoratif, meski menuai kritik dari sisi korban