Penelitian ini mengkaji implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan perda tersebut telah diimplementasikan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan, serta untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi tanggung jawabnya dalam perlindungan anak secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan berbasis informan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap beberapa pihak terkait, seperti Komisi 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD, DP3KB Kabupaten Brebes Bidang Perlindungan Anak, serta masyarakat dari kecamatan yang memiliki angka kekerasan anak tertinggi di Kabupaten Brebes. Informasi yang dikumpulkan dianalisis untuk mengungkap pelaksanaan perda dan hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi peraturan Daerah masih mengalami berbagai kendala, seperti rendahnya jangkauan sosialisasi, edukasi di wilayah pedesaan, keterbatasan sumber daya manusia, dan keterbatasan anggaran program kerja DP3KB. Akibatnya, banyak kasus kekerasan anak yang tidak tertangani secara optimal meskipun landasan hukumnya telah tersedia. Dalam perspektif fiqih siyasah dusturiyah, negara memiliki kewajiban melindungi jiwa dan keturunan (ḥifẓ al-nafs wa al-nasl) sebagai bentuk tanggung jawab syar’i dan kemaslahatan umum. Perda ini secara substansial mencerminkan upaya perlindungan tersebut, namun implementasinya perlu diperkuat dari sisi teknis, komitmen aparatur, dan partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas sumber daya, perluasan cakupan sosialisasi, dan sinergi lintas sektor agar perlindungan anak di Kabupaten Brebes dapat terwujud secara komprehensif dan berkeadilan.