Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum terkait penerbitan sertifikat ganda atas tanah yang menimbulkan ketidakpastian dan konflik kepemilikan. Fokus kajian terletak pada dua rumusan utama. Pertama, mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 81/G/2023/PTUN.SMG, yang mengungkap kompleksitas legal reasoning dalam sengketa agraria. Kedua, tentang perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang menjadi korban penerbitan ganda menurut pandangan hukum Islam. Keduanya dijadikan pijakan untuk mengulas cara kerja hukum positif dan norma keadilan Islam dalam menyelesaikan persoalan administratif pertanahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus terhadap Putusan PTUN Semarang Nomor 81/G/2023/PTUN.SMG. Data diperoleh sumber data sekunder yang di bagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. melalui undang-undang pokok agraria, peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 dan menggunakan teori dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum serta kemanfaatan hukum yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pertanahan yang selama ini bersifat negatif terbuka berkontribusi terhadap lahirnya sengketa ganda. Dalam kasus ini, pertimbangan hakim belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan menyeluruh terhadap pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, disarankan agar sistem pertanahan beralih menuju model Torrens yang menjamin kepastian hak melalui pendaftaran yang otoritatif. Selain itu, integrasi e-sertifikat berbasis teknologi blockchain menjadi solusi masa depan yang mampu meminimalkan celah administratif, mempercepat validasi data kepemilikan, serta menguatkan perlindungan hukum melalui sistem yang transparan dan terdesentralisasi.