Suatu kegiatan jual beli seharusnya menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Hal ini juga berlaku pada praktik jual beli batik di home industri Kampung Batik Kebumen. Namun, dalam kenyataannya, praktik tersebut sering menimbulkan kerugian bagi perajin batik. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli batik di home industri Kampung Batik Kebumen serta menganalisis praktik jual beli batik dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan perajin batik, konsumen, dan Ketua Paguyuban Batik Lawet Sakti. Data sekunder diperoleh dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna, buku, skripsi, jurnal, dan literatur terkait lainnya. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli batik pada home industri rumahan dan skala kecil di Kampung Batik Kebumen dilakukan secara langsung maupun melalui WhatsApp dengan kesepakatan spesifikasi di awal. Produksi dilakukan secara manual, dan pembayaran umumnya dilakukan setelah barang jadi. Namun, dalam praktiknya, perajin sering mengalami kerugian akibat tindakan konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak perajin batik selaku pelaku usaha yang diatur dalam pasal 6 tidak dipenuhi oleh konsumen. Artinya konsumen tidak melaksanakan kewajibannya dalam Pasal 5. Sedangkan dalam hukum Islam, praktik jual beli ini memenuhi rukun akad istishna, namun terdapat beberapa syarat yang tidak dipenuhi. Artinya, akad tidak batal, namun akad tidak dijalankan secara sempurna.