Kerja sama merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan landasan manfaat yang diperoleh para pihak. Kerja sama yang dimaksud dalam hal ini adalah kerja sama dalam suatu usaha guna mencukupi kebutuhan manusia. Kerja sama usaha yang menjadi objek penelitian adalah usaha bersama pengelolaan ternak bebek petelor yang dilakukan oleh IM, SDO, dan juga JH yang berlokasi di Desa Bojong. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah guna mengetahui bagaimana praktik kerja sama pengelolaan ternak bebek serta analisis kerja sama yang dilakukan oleh IM, SDO, dan JH berdasarkan perspektif akad syirkah. Penelitian yang dilakukan oleh penulis tergolong ke dalam penelitian lapangan atau field research dengan pendekatan yuridis-empiris. Data primer diperoleh langsung melalui informasi yang disampaikan oleh para pihak yang terkait dan berikatan langsung dengan praktik kerja sama tersebut. Sedangkan data sekunder penulis dapatkan melalui buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, ataupun skripsi terdahulu yang relevan dengan objek penelitian penulis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan metode purposive sampling sehingga narasumber yang terpilih adalah semua pihak yang terikat dalam kerja sama yakni 3 (tiga) orang. Tahapan analisis data dalam penelitian ini melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan tahap akhir yakni penarika kesimpulan akhir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kerja sama pengelolaan ternak bebek petelor yang dilakukan oleh IM, SDO, dan JH menyertakan modal dengan jumlah yang berbeda. Nisbah bagi hasil yang disepakati yakni IM sebesar 40%, SDO sebesar 35%, sedangkan JH 25%. Sementara jika terjadi kerugian maka hal itu ditanggung bersama secara sama rata. Kerja sama tersebut dianalisis menggunakan KHES dan fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad syirkah dan diperoleh hasil bahwa berdasarkan KHES semua rukun akad yang dilakukan oleh para pihak terpenuhi, namun syarat modal dalam syirkah tidak dilakukan penaksiran dahulu serta pembagian kerugian tidak sesuai dengan pasal 177 KHES dan berdasarkan fatwa DSN-MUI.