Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan regulasi yang mengatur kebijakan konservasi lingkungan. Dalam implementasinya, undang-undang ini membuka peluang terjadinya perampasan ruang hidup masyarakat dengan dalih konservasi lingkungan yang disebut dengan green grabbing. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana permasalahan ini berkaitan dengan Undang-Undang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan content analysis dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 berpotensi menimbulkan praktik green grabbing yang merugikan masyarakat, khususnya pada Pasal 9 ayat (2) karena adanya ketentuan khusus mengenai pengalihan hak atas tanah di areal preservasi yang tidak bersedia melakukan konservasi maka harus melepaskan hak atas tanah dengan ganti rugi, ini menimbulkan perampasan tanah secara sepihak, bertentangan dengan keadilan ekologi, dan prinsip keberlanjutan. Dalam fikih lingkungan, green grabbing bertentangan dengan prinsip-prinsip maqāṣid syarī’ah, karena pelestarian alam tidak hanya menekankan pada ḥifẓ al-bī’ah (perlindungan lingkungan), tetapi juga harus berjalan seimbang dengan ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa). Konsep keseimbangan inilah yang dalam prinsip lingkungan dikenal sebagai keadilan ekologi, yaitu suatu kondisi di mana pelestarian lingkungan tidak dilakukan dengan mengorbankan hak-hak dasar manusia.