Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi layak di pedesaan melalui partisipasi masyarakat. Di Desa Sumilir, program ini dikelola oleh KP-SPAMS “Sumber Makmur” yang dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Desa dan bertanggung jawab atas operasional layanan air bersih secara mandiri. Penelitian ini mengkaji sistem pengupahan KP-SPAMS Desa Sumilir, Kabupaten Purbalingga, yang mana sistem pengupahan ditetapkan dalam rapat internal kelompok pengelola, namun setelah praktik berjalan, beberapa pengurus merasa adanya ketimpangan antara beban kerja dan besaran upah yang diterima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengupahan tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan meninjau kesesuaiannya terhadap akad Ija>rah dan prinsip pemberian ujrah yaitu adil dan layak. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan atau field research dengan pendekatan yuridis-empiris. Data primer yang digunakan penulis ialah informasi hasil wawancara dari KP-SPAMS, sedangkan data sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan artikel-jurnal terkait dengan sistem pengupahan dalam islam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni wawancara dan dokumentasi dengan metode purposive sampling dan terstruktur. Tahapan analisis data dalam penelitian iini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan KP-SPAMS Desa Sumilir tergolong Ija>rah bi al-’ama>l dengan ujrah musamma yang sah secara syariah karena memenuhi rukun dan syarat akad. Model pengupahan tetap bulanan dan berbasis jumlah SR diperbolehkan, sedangkan upah tanpa kejelasan atas tugas rutin seperti pada Unit Teknis tidak diperbolehkan karena mengandung gharar. Secara keseluruhan, sistem ini layak dan transparan, namun penerapan prinsip keadilan proporsional belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat ketimpangan antara beban kerja dan imbalan pada beberapa posisi jika didasarkan pada frekuensi tugas, tingkat tanggung jawab, dan besaran upah antar pengurus.