Penelitian ini mengenai Eksploitasi Anak sebagai pengemis gelandangan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan salah satu hak anak yang telah diatur dalam hak anak di dalam undang-undang salah satunya anak tidak mendapatkan hak perlindungan. Setiap anak mendapatkan perlindungan dan dijamin hak-haknya. Hasil Penelitian ini adalah upaya Pemerintah Kabupaten Purbalingga bentuknya hanya berupa penanganan saja. Belum ada aturan mengenai perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis gelandangan. Jenis Penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis-empiris yang dilakukan penulis di 2 lokasi di Kabupaten Purbalingga untuk mengetahui realitas empiris mengenai implementasi upaya perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis gelandangan. Dengan metode kualitatif dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mendapatkan dua kesimpulan. Pertama, faktor utama orang tua mengajak anak untuk ikut menjadi pengemis gelandangan adalah kemiskinan. Penghasilan yang diraih hanya berkisar Rp.200.000-300.000 perbulan tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehingga menjadi kemiskinan merupakan faktor utama eksploitasi anak. Kedua, Penanganan yang dilakukan Dinas Sosial Purbalingga terhadap anak-anak yang berperan sebagai pengemis dan gelandangan telah mengikuti Prosedur Operasional untuk Rekomendasi Calon Penerima Manfaat dari Rumah Singgah Perlindungan Sosial Dharma Perwira di Purbalingga, guna membangun masyarakat produktif serta memberikan kegiatan bimbingan rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dukungan mental, dan pelatihan keterampilan. Namun, perlindungan yang diberikan masih kurang optimal.