Perkawinan siri yang tidak dicatatkan secara hukum negara masih banyak terjadi di Kabupaten Pemalang, dan kondisi ini berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak sipil anak, khususnya dalam hal administrasi kependudukan seperti akta kelahiran dan kartu keluarga (KK). Pemerintah, melalui Permendagri No. 9 Tahun 2016 dan Permendagri No. 109 Tahun 2019, memberikan solusi administratif dengan membolehkan penerbitan KK bagi pasangan nikah siri melalui mekanisme Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penerbitan KK bagi pasangan nikah siri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang serta menilai kebijakan tersebut dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah menurut Imam al-Syāṭibī. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan di Kabupaten Pemalang dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Data primer yang digunakan wawancara dengan pegawai Dukcapil, serta data berupa hardfile terkait penerbitan KK. Kemudian data sekunder berupa kitab dan buku terkait penerbitan KK ini. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penerbitan KK pada perkawinan siri harus menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Hasil analisis menggunakan maqāṣid al-syarī'ah menurut Imam al-Syāṭibī yang kemudian disesuaikan dengan Maqāṣid al-Syarīʿah kontemporer milik jaser audah mengungkapkan bahwa dalam kasus yang sekilas termasuk ke dalam kategori al-ḥājiyyāt (kebutuhan sekunder) dapat berpindah menjadi kategori kebutuhan primer (dharūriyyāt) akibat dampak yang ditimbulkan begitu luas. Menurut Maqāṣid al-Syarīʿah, sejatinya penerbitan KK pada anak hasil pernikahan siri telah mencakup beberapa penjagaan seperti: penjagaan keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan penjagaan harta (ḥifẓ al-māl) serta penjagaan akal (Ḥifẓ al-'Aql). Selain itu, penerbitan KK pada anak hasil pernikahan siri juga bertujuan agar anak mendapatkan haknya sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak .