Abstrak Pencemaran lingkungan merupakan pelanggaran serius terhadap keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat, yang tidak hanya bertentangan dengan hukum positif tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar dalam hukum Islam, yakni menjaga alam sebagai amanah dari Allah SWT (hifz al bi’ah). Salah satu kasus yang menonjol adalah pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum akibat aktivitas industri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara pencemaran lingkungan hidup pada Putusan Nomor 25/Pid.B/Lh/2020/PT Bandung berdasarkan perspektif hukum lingkungan, khususnya asas polluter pays principle. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), dan pendekatan kasus digunakan melalui telaah terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Data dikumpulkan melalui studi literatur seperti buku, artikel, surat kabar, serta dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana kurungan 8 bulan serta denda Rp.300.000.000.00,-, namun pertimbangan hukum hakim belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pencemar membayar karena tidak mencantumkan perintah eksplisit untuk pemulihan lingkungan. Vonis yang dijatuhkan juga belum proporsional terhadap dampak ekologis dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pendekatan hakim dalam perkara lingkungan agar tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengedepankan aspek pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan, sebagaimana sejalan dengan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam. Kata Kunci: Pencemaran Lingkungan, DAS Citarum, Hukum Lingkungan, Polluter Pays Principle, Putusan Pengadilan.