Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (IKN) memberikan pengaturan baru terhadap jangka waktu hak atas tanah yang dinilai bermasalah secara hukum. Salah satu ketentuan kontroversialnya adalah pemberian Hak Guna Usaha (HGU) selama 190 tahun dan Hak Guna Bangunan (HGB) selama 160 tahun, jauh melampaui batas waktu yang telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis Bagaimana pengaturan jangka waktu hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Nusantara dan Bagaimana pengaturan jangka waktu hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentan Ibu Kota Nusantara dalam perspektif fiqh siya>sah dusturiyah Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta kitab-kitab fiqh yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma-norma hukum positif dan prinsip-prinsip fiqh siya>sah dusturiyah untuk melihat kesesuaian pengaturan jangka waktu hak atas tanah dalam Undang-Undang IKN dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan prinsip kekuasaan yang terbatas dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan jangka waktu hak atas tanah dalam Undang-Undang IKN tercantum dalam Pasal 16 ayat (2), dengan jangka waktu hingga 190 tahun. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023. Kebijakan tersebut menyimpang dari UUPA Tahun 1960 yang membatasi HGU maksimal 35 tahun dan HGB maksimal 30 tahun, sehingga menimbulkan persoalan hukum, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip keadilan dan kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dalam perspektif fiqh siya>sah dusturiyah, kebijakan tersebut tidak mencerminkan prinsip kemaslahatan (al-maṣlaḥah al-‘āmah), keadilan sosial, dan fungsi negara sebagai pengatur yang melindungi kepentingan rakyat. Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan ulang terhadap kebijakan pertanahan di IKN agar lebih berkeadilan, berpihak pada rakyat, dan sesuai dengan nilai-nilai fiqh siya>sah dusturiyah