Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara memicu dinamika diskursus publik, khususnya terkait perubahan norma yang memperluas kewenangan presiden dalam menetapkan formulasi kementerian. Kebijakan ini menuai respons dari kalangan politisi, akademisi, dan masyarakat sipil karena dinilai berimplikasi terhadap konfigurasi kelembagaan eksekutif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan historis terhadap peraturan perundang-undangan. Fokus analisis diarahkan pada telaah sistematis terhadap dinamika normatif yang melatarbelakangi perubahan regulatif tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 merepresentasikan ekspresi politik hukum yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan strategis eksekutif dalam mewujudkan visi-misi Presiden secara fleksibel. Namun, ekspansi kewenangan tersebut meniscayakan penguatan mekanisme checks and balances guna mencegah sentralisasi kekuasaan. Secara konseptual, studi ini juga menemukan keterkaitan antara struktur Kementerian Negara dalam sistem presidensial dengan konsep wazīr tanfīẓī dalam teori al Wizārat, khususnya dalam aspek loyalitas struktural dan pelaksanaan otoritas kepala negara.