Pernikahan dalam Islam mensyaratkan adanya wali sebagai salah satu rukun sahnya akad. Namun dalam praktiknya, muncul permasalahan ketika wali nasab menolak untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah tanggung jawabnya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, yang dikenal sebagai wali Ǎḍal. Salah satu kasus terjadi di Desa Banjaranyar, Kabupaten Brebes, di mana penolakan wali didasari kepercayaan adat bahwa menjadi wali sebelum menikah dapat menghambat rezeki. Hal ini menimbulkan benturan antara norma adat dan prinsip hukum Islam yang mewajibkan kehadiran wali dalam pernikahan.Tujuan penelitian ialah mengetahui penerapan hukum islam pada putusan Pengadilan Agama nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Bbs. Penelitian yang digunakan termasuk library research (kepustakaan hukum) suatu penelitian yang berfokus pada objek penelitian berupa Salinan putusan. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, pendekatan yang dasarnya sesuai dengan telaah dari teori-teori yang memiliki kaitan dengan penelitian. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan objek utama Putusan nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Bbs dari Pengadilan Agama Brebes. sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu literatur baca yang didapatkan dari sumber data primer dan sekunder mengambil dari KHI, peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan wali dalam perkara tersebut tidak berlandaskan alasan syar’i, sehingga majelis hakim menetapkan pengalihan perwalian kepada wali hakim. Putusan ini merujuk pada Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan prinsip kemaslahatan dalam fiqh Islam. Dengan menggunakan tinjauan teori ‘Urf dalam hukum islam sehingga permasalahan wali adal tersebut dapat dikatakan tidak beralasan yang syar’I. Dengan demikian, tradisi adat yang bertentangan dengan syariat tidak dapat dijadikan dasar hukum, dan peran hakim sangat krusial dalam menjaga hak perempuan untuk menikah secara sah sesuai ketentuan Islam. Kata Kunci: Wali Ǎḍal, Hukum Islam, Adat, Wali Hakim