Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan digitalisasi administrasi perkawinan melalui Kartu Nikah Digital (KND) oleh Kementerian Agama RI sebagai pelengkap buku nikah fisik. Kebijakan ini sangat relevan diterapkan di hotel syariah yang mensyaratkan tamu menunjukkan dokumen pernikahan saat check-in. Namun, implementasi KND di Kabupaten Banyumas masih menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya literasi digital masyarakat dan minimnya pemahaman terhadap legalitas dokumen digital. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan pokok, yaitu bagaimana implementasi KND dalam keabsahan perkawinan di hotel syariah, apa saja tantangan serta dampaknya, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keabsahannya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis normatif, meliputi pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan responden seperti Kepala KUA, HRD hotel, dan pengunjung. Data primer diperoleh secara langsung dilapangan, sedangkan data sekunder berasal dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, PMA Nomor 20 Tahun 2019, dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam B2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 tentang kartu nikah digital. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian pada lima hotel syariah di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa implementasi Kartu Nikah Digital (KND) sudah diterapkan meski belum merata. Sebagian hotel menggunakan verifikasi kode QR, sementara lainnya masih secara visual. Kendala utama mencakup rendahnya literasi digital, akses internet terbatas, dan belum adanya SOP teknis yang seragam. Meski begitu, KND memberikan dampak positif dalam efisiensi administrasi, perlindungan data, dan penguatan identitas syariah. Secara hukum Islam, KND termasuk maslahah mursalah yang mendukung maqashid al-syariah, khususnya dalam menjaga keturunan (nasl) dan harta. Kata Kunci: Hukum Islam Kartu Nikah Digital, Administrasi Perkawinan, Hotel Syariah, Kabupaten Banyumas