Penerapan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cilacap menjadi salah satu alternatif untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi lembaga keuangan syariah. Namun, masih terdapat perdebatan mengenai kesesuaian akta jaminan fidusia tersebut dengan prinsipprinsip hukum Islam, terutama dalam hal keadilan, larangan riba, dan praktik gharar. Penelitian ini dilakukan di BPRS Suriyah Cilacap, yang secara aktif menggunakan akta jaminan fidusia dalam produk pembiayaan nasabah.Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara dengan pihak BPRS Suriyah Cilacap, serta analisis dokumen terkait akta jaminan fidusia. Penelitian ini juga memanfaatkan literatur hukum Islam, fatwa DSN MUI, dan regulasi perbankan syariah untuk melakukan analisis komprehensif mengenai kesesuaian akta fidusia dengan prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan akta jaminan fidusia dalam pembiayaan di BPRS Suriyah Cilacap secara umum dapat diterima dalam hukum Islam, pelaksanaannya tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun praktik yang merugikan. Akta fidusia ini diakui sebagai instrumen legal formal yang membantu menjamin kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, pengawasan dan penyesuaian yang berkelanjutan diperlukan agar praktik fidusia di BPRS senantiasa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasional bank syariah. Kata Kunci: Fidusia, Hukum Islam, Pembiayaan