Penelitian mengenai Program Kampung Iklim (Proklim) selama ini lebih banyak menitikberatkan pada partisipasi masyarakat dan pengelolaan lingkungan, namun belum banyak membahas efektivitas kebijakan pemerintah daerah serta nilai-nilai hukum Islam, terutama konsep maṣlaḥah. Hal tersebut menunjukkan adanya kekosongan kajian akademik yang mengintegrasikan pendekatan kebijakan publik dan nilai kemaslahatan dalam hukum Islam untuk evaluasi kebijakan lingkungan. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan studi kasus di Desa Cikidang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data mengacu pada teori implementasi Van Meter dan Van Horn yang menilai berbagai aspek seperti tujuan kebijakan, sumber daya, pelaksana, serta kondisi sosial-politik. Selain itu, konsep maṣlaḥah dalam fiqh lingkungan dijadikan kerangka normatif untuk mengevaluasi pelaksanaan Proklim berdasarkan prinsip perlindungan jiwa, lingkungan, dan harta menurut maqāṣid al-syarī‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kampung Iklim di Desa Cikidang terdiri atas tiga komponen utama, yaitu Adaptasi, Mitigasi, dan Kelembagaan. Beberapa program telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023. Program yang sudah terlaksana meliputi pengendalian kekeringan, peningkatan ketahanan pangan, pemanfaatan energi baru terbarukan, serta pencapaian prestasi di bidang lingkungan hidup. Namun demikian, program lain seperti pengelolaan sampah, pengelolaan limbah padat dan limbah cair, serta pengembangan kegiatan Proklim belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat, kelembagaan yang kurang kuat, serta mitigasi dan adaptasi iklim yang belum maksimal. Kebijakan ini telah sesuai dengan prinsip maṣlaḥah, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif dalam melindungi jiwa dan lingkungan.