Detail Cantuman
Advanced Search
Skripsi
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI POSITIVE LEGISLATOR DALAM PENGATURAN PEMILU (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilu 2024)
Penelitian ini membahas peran Mahkamah Konstitusi sebagai Positive legislator dalam pengaturan pemilu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024, 69/PUU-XXII/2024, dan 136/PUU-XXII/2024. Ketiga putusan ini memiliki implikasi hukum yang sangat signifikan terhadap regulasi pemilihan umum, khususnya terkait netralitas para calon atau pejabat negara, pemaknaan institusi pendidikan, dan pemidanaan pejabat dalam pemilu. Fokus utama dalam penelitian ini adalah peran Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator dalam pengaturan pemilihan umum melalui putusannya dan bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengaturan pemilu pada demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan melakukan interpretasi (penafsiran) terkait dengan bahan hukum yang sudah diolah. Serta menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang undangan, serta dokumen akademik yang relevan. Bahan hukum primer yang digunakan ialah salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024, 69/PUU-XXII/2024, 136/PUU-XXII/2024, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Undang-Undang No.7 Tahun 2017, dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pergeseran peran Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas norma, khususnya melalui pertimbangan hukum dan putusannya bersifat sebagai positive legislator yang termanifestasi dalam Putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024, 69/PUU-XXII/2024, 136/PUU-XXII/2024. Pada ketiga putusan tersebut Mahkamah Konstitusi tidak hanya menilai konstitusionalitas norma, tetapi juga menafsirkan norma hukum baru dalam menciptakan tatanan hukum pada penegakan prinsip-prinsip pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Implikasi hukumnya terlihat dalam upaya Mahkamah Konstitusi membentuk norma yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepastian hukum terciptanya pemilu yang lebih adil dan netral dalam perkembangan demokrasi di Indonesia.
Ketersediaan
25SK5101197.1 | skripsi syariah-HTN | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (Lt. 3 Skripsi) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tidak dipinjamkan |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
skripsi syariah-HTN
|
Penerbit | FAKULTAS SYARIAH UIN SAIZU-PRODI HTN : Purwokerto., 2025 |
Deskripsi Fisik |
xx, 132 hal.; 30 cm. + lampiran
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
-
|
Klasifikasi |
NONE
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
Cet.1
|
Subyek |
-
|
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
Zakiyyah Maulida
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain