Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara pada awalnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah namun setelah disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 banyak kewenangan yang ditarik ke Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) hal tersebut tentunya menjadi problematis karena menyimpang dari otonomi daerah sebagai reformasi ketatanegaraan. Penarikan kewenangan perizinan pertambangan kepada Pemerintah Pusat dinilai menyalahi asas desentralisasi dan membuat keadilan masyarakat sekitar pertambangan makin sulit dicapai karena akses dan efisiensi semakin jauh. Undang-Undang Minerba pun diajukan pengujian undang-undang materiil kepada Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 37/PUU-XIX/2021, namun sayangnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan terkait pasal 4 ayat (3) dan Pasal (4) ayat (2) tidak dapat diterima. Putusan tersebut menguatkan penghilangan kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pertambangan yang tidak sesuai dengan nilai otonomi daerah dan semangat reformasi yang tertuang dalam UUD 1945. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) yang berfokus kepada kajian teori, konsep, asas hukum, peraturan perundang-undangan yang tertulis, serta norma yang hidup di masyarakat. Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian studi Pustaka (library research) dengan mengumpulkan data serta informasi yang bersumber dari data kepustakaan yaitu buku, artikel yang menggunakan metode dokumentasi dengan sumber data primer yaitu salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap penghapusan kewenangan pemerintah daerah dalam pasal 4 ayat (2) dan (3) yang kurang komprehensif dan mendalam mengindikasikan adanya pengabaian terhadap tujuan atau politik hukum konstitusi negara (UUD 1945) khususnya pasal 18 ayat (5) yang dijadikan pertimbangan hukum terkait pembagian kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat namun faktanya pasal tersebut merupakan tonggak awal otonomi daerah sehingga tidak sesuai dengan apa yang dipertimbangkan mahkamah untuk memutus perkara ini, dengan tidak memaknai politik hukum pasal tersebut Mahkamah seharusnya menjadi garda terakhir penghalau Undang-Undang yang disusun atas kepentingan pihak tertentu, dikhawatirkan peraturan yang dibuat dilegalkan untuk bisa menjalankan kebutuhan politik dan rezimentasi pemerintahan yang berjalan sesuai dengan fenomena Autocratic Legalism yang melegitimasi peraturan yang diinginkan oleh aktornya. Kata Kunci: Autocratic Legalism, UU Minerba, Otonomi Daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi