Penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana pemilu menimbulkan perdebatan serius, terutama ketika pelanggaran dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang seharusnya menjunjung tinggi netralitas dan integritas demokrasi. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Wsb, terdakwa, anggota aktif KPU Kabupaten Wonosobo, terbukti secara sah dan meyakinkan memberikan keuntungan kepada salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Meskipun tindakannya tergolong serius dan dilakukan secara berulang, terdakwa dijatuhi pidana bersyarat berupa penjara satu tahun yang tidak perlu dijalani kecuali jika melakukan tindak pidana baru selama masa percobaan dua tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana pemilu dalam putusan tersebut, serta menilai dampaknya terhadap pelaksanaan demokrasi, khususnya dalam konteks integritas pemilu Jenis penelitian kepustakaan (library research) metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data primer diambil dari salinan putusan Pengadilan Negeri Wonososbo Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN.Wsb, sedangkan data sekunder diperoleh dari iterator terkait. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya penerapan pidana bersyarat dalam perkara ini mencerminkan upaya mencapai keseimbangan antara keadilan substantif dan kemanfaatan hukum. Namun, dari sudut pandang perlindungan demokrasi, putusan ini masih menyisakan kekhawatiran karena tidak cukup memberikan efek jera bagi pelanggaran serius yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih ketat dalam penerapan pidana bersyarat terhadap tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan demokrasi elektoral.