Perceraian merupakan salah satu solusi terakhir dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Namun praktiknya, terdapat masyarakat yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama. Seperti yang penulis temui di Desa Bumijawa Kabupaten Tegal. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan, sehingga perlu adanya tinjauan dalam hukum Islam sebagai upaya menjaga kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini akan membahas bagaimana perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Bumijawa Kabupaten Tegal, serta bagaimana perceraian di luar Pengadilan Agama ditinjau dari perspektif sadd al-zari‘ah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris serta menggunakan teknik purposive sampling untuk memperoleh narasumber. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan narasumber, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari kajian literatur yang sesuai dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analsis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yang Pertama, Proses perceraian yang dilakukan hanya secara lisan, kemudian salah satu dari pasangan meninggalkan rumah, tanpa adanya pencatatan resmi di Pengadilan Agama. Faktornya karena keterbatasan ekonomi, ketidaktahuan tentang prosedur hukum, salah satu pihak tidak memegang dokumen perkawinan, sikap yang tidak pasti sehingga menimbulkan kejenuhan emosional, dan faktor psikologis. Sehingga perceraian tersebut menimbulkan dampak di antaranya tidak memiliki akta cerai (ketidakjelasan hukum), tidak tercapainya hak perempuan dan anak pasca perceraian, ketidakjelasan hak asuh anak, serta dampak psikologis yang dialami perempuan dan anak. Kedua, dalam teori sadd al-zari‘ah, menjelaskan jika perbuatan yang dilakukan justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar dibandingkan manfaatnya, maka yang dipertimbangkan adalah unsur yang mendominasi antara keburukan atas kebaikan. Oleh karena itu, perbuatan tersebut termasuk kedalam perbuatan yang diharamkan. Maka, meskipun dalam hukum Islam perceraian diperbolehkan, namun jika perceraian dilakukan di luar Pengadilan Agama dan menimbulkan kerugian bagi salah satu atau kedua pihak, maka perceraian tersebut menjadi terlarang.