Dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Mahkamah Agung telah membuat peraturan yaitu PERMA No 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin, yang mana dalam PERMA tersebut terdapat asas-asas yang harus menjadi pedoman hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin. Tingginya kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara menjadikan penulis tertarik untuk meneliti apakah hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara telah menerapkan asas-asas tersebut, khususnya asas kepentingan terbaik bagi anak. Sejalan dengan itu penulis tertarik untuk mencari tahu bagaimana penafsiran hakim Pengadilan Agama Banjarnegara terhadap asas kepentingan terbaik bagi anak dalam permohonan dispensasi kawin? Bagaimana penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara? Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan, serta analisis data yang digunakan dengan metode deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara kepada hakim, dan observasi, sedangkan data sekunder diambil dari data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini mendapat kesimpulan bahwa hakim Pengadilan Agama Banjarnegara menafsirkan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai upaya yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memberikan izin dispensasi kawin dnegan mempertimbangkan masa depan anak, kondisi fisik, psikis, reproduksi, ekonomi, serta anak yang dikandung oleh perempuan yang telah hamil diluar perkaawinan. Serta penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam permohonan dispensasi kawin telah dilaksanakan. Kata Kunci: Penafsiran Hakim, Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Dispensasi Kawin, Penerapan