Sebuah putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 31/JN/2023/MS.Sgl menjadi kontroversi lantaran dianggap menjatuhkan hukuman rendah pada pelaku pelecehan seksual. Terpidana divonis hukuman penjara selama enam puluh bulan, angka tersebut lebih rendah dari tuntutan penuntut umum dan aturan dalam Qanun Jinayat. Disisi lain, Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe menjatuhkan hukuman sembilan puluh bulan sesuai dengan batas tertinggi yang ditentukan Qanun Jinayat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim pada kedua putusan tersebut serta faktor-faktor penyebab disparitas pidananya. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum primer berupa salinan Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor 31/JN/2023/MS.Sgl dan Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Nomor 9/JN/2023/MS.Lsm. Analisis dilakukan dengan metode kualitatif kemudian disusun dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim perkara 31/JN/2023/MS.Sgi menggunakan interpretasi gramatikal terhadap pasal dakwaan. Rendahnya hukuman yang dijatuhkan karena faktor tuntutan penuntut umum dan juga unsur yang meringankan dalam diri terpidana. Sedangkan pada perkara 9/JN/2023/MS.Lsm, majelis hakim menggunakan interpretasi restriktif dengan mempersempit makna pemerkosaan sehingga hukuman tersebut tidak sesuai dengan perbuatan terpidana. Faktor penyebab disparitas pidana kedua putusan tersebut dipengaruhi oleh moral, keyakinan dan pemahaman hakim serta unsur-unsur lain seperti peristiwa hukum, alat bukti, tuntutan, keadaan terpidana dan hukum.