Penelitian ini menelaah secara mendalam bagaimana pelaksanaan hak ijbar oleh wali nikah karena faktor ekonomi terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada praktik wali mujbir yang menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuan, dengan harapan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, namun berpotensi menimbulkan konflik, ketegangan, bahkan perceraian akibat kurangnya kesiapan psikologis pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan desain penelitian kualitatif lapangan (field research) untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang realitas sosial di lokasi studi. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi lapangan; data sekunder bersumber dari dokumen resmi, literatur hukum Islam, dan hasil studi terdahulu Teknik pengambilan sampel snowball sampling dipilih untuk menjaring informan kunci pasangan suami istri hasil pernikahan ijbar, tokoh agama, dan pejabat KUA karena karakteristik populasi yang sulit dijangkau Penelitian berlangsung dari 11 April hingga 1 Juli 2025 di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Kelas 1A Wonosobo, serta warga setempat Kecamatan Kretek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hak ijbar atas dasar faktor ekonomi yang menimbulkan dampak beragam: sebagian pasangan berhasil mempertahankan keharmonisan dengan dukungan ekonomi, tetapi tidak sedikit yang mengalami perceraian, karena ketidaksiapan psikologis calon pengantin, kesetaraan (kafa’ah), dan dinamika hubungan antara wali, mempelai, serta keluarga besar. Sebagai kesimpulan, implementasi hak ijbar wali nikah karena faktor ekonomi harus bijaksana, dengan mempertimbangkan maslahat bukan hanya kepentingan ekonomi semata untuk memilih pasangan hidupnya, guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Rekomendasi penelitian ini menekankan perlunya penyuluhan hukum penerapan hak ijbar di tingkat kecamatan.