Praktik penetapan harga sepihak (price fixing) oleh tengkulak terhadap petani menjadi persoalan serius dalam rantai distribusi hasil pertanian, khususnya dalam jual beli salak di desa Bantarwaru, Kabupaten Banjarnegara. Ketimpangan dalam penetapan harga tersebut berpotensi merugikan petani dan menimbulkan ketidakadilan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan praktik price fixing dari perspektif hukum Islam, dengan merujuk pada pendapat Yusuf al-Qarad}a>wi serta Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, guna menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yang adil dan beretika. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan ini secara khusus memadukan antara studi normatif hukum Islam dan realitas praktik sosial di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan para petani dan tengkulak, serta dokumentasi aktivitas jual beli salak. Untuk analisis data, digunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan yuridis-sosiologis ini digunakan untuk menggambarkan secara holistik bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan kenyataan sosial dalam praktik perdagangan hasil pertanian di tingkat desa Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa praktik price fixing buah salak yang terjadi di desa Bantwaru, dilakukan secara sepihak oleh tengkulak tanpa adanya negosiasi dengan petani. Price fixing sepihak oleh tengkulak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam jual beli menurut Yusuf al-Qarada>wi dan dikategorikan sebagai bentuk kezaliman menurut pandangan Ibnu Taimiyah. Meskipun demikian, menurut fatwa DSN-MUI, transaksi tetap sah selama terpenuhi rukun dan syarat akad, serta tidak ada unsur paksaan secara eksplisit. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sistem perdagangan yang lebih adil dan transparan untuk melindungi hak petani dan memastikan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam dapat terwujud secara nyata di tingkat desa.