Umat Islam di Indonesia memiliki dua kewajiban yang harus ditunaikan yakni zakat dan pajak. Melihat persoalan terkait kewajiban ganda yang harus dipikul oleh umat Islam, pemerintah telah membentuk aturan hukum yang dapat menjawab persoalan tersebut yakni dengan dibentuknya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dimana dalam pasal 22 menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak, dan pasal 23 ayat 1 dan 2 menyatakan BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki, dan bukti setoran zakatnya digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi pasal 22 dan 23 diterapkan pada NU Care-LAZISNU dan Lazismu Kabupaten Banyumas, serta menganalisis aturan tersebut dipandang melalui analisis yuridis-sosiologis. Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan sumber data primer berasal dari hasil wawancara dengan tokoh NU Care-LAZISNU dan Lazismu Banyumas, serta pandangan muzaki, dan sumber sekunder diambil dari buku, jurnal, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun analisis data yang digunakan menggunakan teori dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NU Care-LAZISNU dan Lazismu Kabupaten Banyumas telah mengimplementasikan pasal 22 dan 23 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaam Zakat dengan mengeluarkan bukti setor zakat kepada setiap muzaki. Namun realitas sosial menunjukan bahwa aturan tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh muzaki serta belum memotivasi seseorang untuk berzakat. Hal ini disebabkan oleh faktor sosiologis diantaranya kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan ini karena sosialisasi yang masih minim, rendahnya nilai pengurang pajak, sistem yang dirasa rumit, kurangnya perhatian pemerintah terhadap infrastruktur pengelolaan zakat dan kecenderungan masyarakat untuk membayarkan zakatnya langsung kepada mustahik.