Pengadilan Agama Purbalingga merupakan Pengadilan Agama yang menerima perkara ekonomi syariah terbanyak sekaresidenan Banyumas Pada Tahun 2018 sampai Agusts 2020 dengan jumlah 31 Perkara. Putusan perkara No 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg. merupakan putusan sita eksekusi yang sudah putus dan telah berkekuatan hukum tetap serta pihak tergugat tidak melaksanakan isi putusan dengan sukarela. Oleh karena itu, pihak tergugat telah mengajukan permohoanan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga untuk mengeksekusi barang agungan/jaminan milik tergugat berupa tanah seluas 125 M2 dan Pengadilan Agama Purbalingga mengabulkan permohonan eksekusi pengguat. Lalu bagaimana Pelaksanaan Sita eksekusi perkara Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg. dan apakah dalam pelaksanaan sita eksekusi sudah sesuai dengan Hukum Islam ? Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) di Pengadilan Agama Purbalingga. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder, bahan hukum primer yaitu Putuusan Pengadilan Agama No 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg, Wawancara, Dokumentasi; bahan sekuner yaitu Buku, Jurnal, artikel, tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dan metode analisa data yang penulis gunakan adalah induktif. Hasil pada penelitian skripsi ini memberikan gambaran bahwa dalam pelaksanaan sita ekseksui dalam perkara nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg, tergugat telah sukarela melaksanakan isi putusan, maka pelaksanaannya dengan tahapan adanya Permohonan, Peringatan (Aanmaning), Pelaksanaan Eksekusi, dan Pencabutan Eksekusi. Bilamana tergugat masih belum melaksanakan isi putusan dengan sukarela maka pelaksanaan sita eksekusi dilanjutkan dengan penjulan barang/harta kekayaan melewati kantor lelang. Hukum Islam membolehkan adanya sita eksekusi atau harta/barang milik tergugat dengan tujuan pembayaran sejumlah uang (ganti rugi), selama pelaksanaannya tidak menyalahi aturan agama Islam dan tidak terdapat unsur pengharaman didalamnya.