Studi ini tentang rekonstruksi pemberdayaan perempuan melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Eks Karesidenan Banyumas. Problematika Perempuan yang masih menemukan kesulitan memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses kredit/pembiayaan dari lembaga keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor kesulitan akses tersebut dan mengungkap belum optimalnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk memberikan kredit(pembiayaan) kepada Perempuan. Aksesibilitas perempuan terhadap pembiayaan yang diberikan masih rendah dengan suku bunga yang tinggi, dan juga masih adanya kewajiban syarat penjamin dari laki-laki. Metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian field research (lapangan), pendekatan menggunakan socio legal approach, Socio Legal bisa disebut Studi hukum kritis, pemikiran nondoktrinal tentang hukum yang bertumpu pada kritik terhadap tatanan hukum sehingga diperlukan rekonstruksi pemberdayaan perempuan dengan menggunakan kerangka kajian sistem bekerjanya hukum melalui legal substance, legal structure dan legal culture. Studi sosio-legal dicirikan oleh sifat interdisiplinernya, menggambar pada berbagai pendekatan ilmu sosial dan humaniora. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, studi dokumen, FGD. Teknik Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Model yang dipakai dalam analisis data adalah model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LKM selama ini belum berhasil memberdayakan perempuan meskipun mereka banyak menyelenggarakan program pemberdayaan. Karena secara keseluruhan perempuan masih diposisikan dalam warga kelas kedua. Aksesibilitas perempuan terhadap pembiayaan yang diberikan masih rendah dengan suku bunga yang tinggi, dan juga masih adanya kewajiban syarat penjamin dari laki-laki. Rekonstruksi pemberdayaan perempuan dengan revitalisasi peran pemerintah dari segi substansi hukum, yaitu dikonstruksinya aturan berupa pembiayaan yang ramah perempuan, regulasi daerah yang ramah terhadap perempuan dan bagaimana regulasi tersebut mampu menjadi stimulan bagi produktifitas masyarakat khususnya perempuan. Dari segi struktur hukum rekonstruksi standar operasional prosedur (SOP) yang dipergunakan oleh lembaga keuangan dalam menerima approval kredit dari perempuan lebih mudah, recruitment pekerja perempuan dalam lembaga keuangan dalam penempatan posisi decicion maker lebih diperhitungkan. Dari segi kultur hukum, rekonstruksi yang dilakukan perempuan harus menyadari bahwa dirinya mampu dan setara secara gender, sudah seharusnya perempuan memiliki self-worth, kepercayaan diri, dan kebebasan untuk membuat pilihan sendiri, perempuan harus mampu merubah stigma masyarakat mengenai agitasi simbolik dirinya, melakukan pembelajaran dan pelatihan khusus kejuruan bagi perempuan dalam lingkungan sosial masyarakat maupun LKM sehingga kemampuan setiap perempuan untuk menyeimbangkan dan melakukan perannya dalam pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi suatu cerminan keberdayaan ekonomi masyarakat maupun bangsa. Keterbatasan penelitian ini belum menyentuh wistle blower policy, terbuka bagi peneliti selanjutnya untuk menelitinya.