Pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Realita yang ada di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas menunjukkan adanya hambatan dalam proses pemenuhan hak pendidikan kepada anak disabilitas. Berbagai faktor yang ada yaitu, faktor ekonomi, keterbatasan akses fasilitas pendidikan inklusif, serta kekhawatiran keluarga untuk menyekolahkan anak disabilitasnya. Penelitian ini berupaya menelusuri bagaimana peran keluarga dalam pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan dalam perspektif teori structural fungsional. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang berfokus pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan teori struktural fungsional. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan lima informan yang memiliki anak disabilitas, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan proses reduksi data dari hasil wawancara informan kemudian penulisan menyajikan data yang ada secara terstruktur sehingga nantinya akan dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan proses yang dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian ini, bahwa peran keluarga dalam pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas belum terpenuhi sepenuhnya dikarenakan kurangnya akses ke pendidikan inklusif. Dalam teori struktural fungsional, adanya hambatan dalam mewujudkan keseimbangan yaitu karena kurangnya kesadaran akan pentingnya memahami kebutuhan anak disabilitas yang layak dan sesuai.