Berita mengenai gagasan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai tempat pencatatan nikah bagi seluruh agama disampaikan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai bagian dari pruralisme agama. Status berita ini terbilang masih wacana, sehingga perlu penggalian seperti memahami bagaimana Penghulu menanggapi usulan tersebut dalam konteks regulasi, praktik kelembagaan, serta aspek sosial dan keagamaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi lapangan field research menggunakan metode yuridis sosiologis, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Informan utama dalam penelitian ini adalah delapan Penghulu yang bertugas di KUA Kabupaten Cilacap. Hasil penelitian menunjukkan adanya beragam respons dari Penghulu terhadap gagasan ini. Terdapat tujuh Penghulu menyatakan setuju dan mendukung dengan alasan bahwa pencatatan pernikahan bagi seluruh agama di KUA dapat meningkatkan efektivitas administrasi pernikahan serta memperkuat fungsi negara dalam pencatatan sipil. Namun, satu respons Penghulu menyatakan tidak setuju karena menganggap bahwa KUA adalah institusi yang secara historis dan normatif berorientasi pada pelayanan umat Islam. Dari respons yang ini tergambarkan pola otoritas legal rasional karena bersandarkan pada Undang-Undang yang menyatakan bahwa pencatatan bagi umat Islam dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan pencatatan bagi umat non-muslim dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Undang-Undang ini diantaranya terdapa di PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.