Koleksi

Advanced Search
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

ANOMALI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI INDONESIA(Studi Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor.66/Pid.Sus/2017/PN KPG)

Detail CantumanXML DetailCite

HUBUNGAN ANTARA PERADILAN ETIK DAN PERADILAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Putusan Pidana Nomor: 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Dan Putusan Etik Nomor: KKEP/74/VIII/2022)

Detail CantumanXML DetailCite

KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA)

Detail CantumanXML DetailCite

ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG ATAU CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE SEBAGAI DASAR HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PERSPEKTIF FIQH JINAYAH (Studi Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST.)

Detail CantumanXML DetailCite

ANALISIS PENERAPAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGELOLA ASPIRASI MASYARAKAT DI KECAMATAN KEDUNGBANTENG BANYUMAS PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYAH

Detail CantumanXML DetailCite

HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN GRASI KEPADA TERPIDANA MATI KASUS NARKOTIKA PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

Detail CantumanXML DetailCite

KEWENANGAN ATR/BPN KABUPATEN BANYUMAS DALAM RENCANA ALIH FUNGSI LAHAN TANDUS MENJADI KAWASAN INDUSTRI PERSPEKTIF SIYĀSAH SYAR’IYYAH

Detail CantumanXML DetailCite

KEALPAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN OLEH ANGGOTA POLRI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII)

Detail CantumanXML DetailCite

PELARANGAN ORGANISASI MASYARAKAT FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Detail CantumanXML DetailCite

PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM DI MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF ETIKA HUKUM ISLAM (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023)

Detail CantumanXML DetailCite

PERAN DAN KEWENANGAN OMBUDSMAN TERHADAP PENGAWASAN MALADMINISTRASI PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH BERDASARKAN UU NO 37 TAHUN 2008 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Detail CantumanXML DetailCite

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT PRESPEKTIF MAQĂṢIDASY-SYARĬ’AH (Studi Terhadap Peran Ormas Islam Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19)

Detail CantumanXML DetailCite

PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT HAL YANG MERINGANKAN HUKUMAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS (STUDI PUTUSAN NOMOR. 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST)

Detail CantumanXML DetailCite

Analisis Kebijakan tentang Larangan Faham atau Ajaran Komunisme,Marxisme dan Leninisme dalam Perspektif Maqashid As-syari'ah

Detail CantumanXML DetailCite

PERAN DAN KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BANJAR DALAM PENCEGAHAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP DANA INFRASTRUKTUR DAERAH PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

Detail CantumanXML DetailCite
HUKUM ISLAM : PENORMAAN PRINSIP SYARIAH DALAM HUKUM INDONESIA

HUKUM ISLAM : PENORMAAN PRINSIP SYARIAH DALAM HUKUM INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
Konvensi Ketatanegaraan

Konvensi Ketatanegaraan

Detail CantumanXML DetailCite
Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia

Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite

Teori hukum tata negara : A Turning point of the state

Detail CantumanXML DetailCite

Hukum administrasi negara II

Detail CantumanXML DetailCite

Pengantar Hukum Indonesia: sejarah, konsep tata hukum dan politik hukum indonesia

Detail CantumanXML DetailCite

Hukum Tata Negara ed. Revisi

Detail CantumanXML DetailCite

Ilmu Negara (E-LIBRARY)

Detail CantumanXML DetailCite

Perkembangan Hukum Tata Negara : Perdebatan dan Penyempurnaan

Detail CantumanXML DetailCite

Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite

HUKUM ISLAM DAN KETATANEGARAAN

Detail CantumanXML DetailCite

KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite

Hukum Petdata Islam di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial Multipartai

Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial Multipartai

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Konstitusi

Hukum Konstitusi

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 102 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Tata negara"
Saat ini anda berada pada halaman 3 dari total 4 halaman
Permintaan membutuhkan 0.00402 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog