Koleksi

Advanced Search
 1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 

Ilmu negara

Detail CantumanXML DetailCite

Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam

Detail CantumanXML DetailCite
Negara Madinah; Politik penaklukan masyarakat Suku Arab

Negara Madinah; Politik penaklukan masyarakat Suku Arab

Detail CantumanXML DetailCite

Al Islam wa Audha'unal Qanuniyyah : Islam dan Perundang-Undangan

Detail CantumanXML DetailCite

LEGAL REASONING HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGATUR BATAS WAKTU PEMUNGUTAN SUARA ULANG PERSPEKTIF DEMOKRASI (Studi Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024)

Detail CantumanXML DetailCite

Audit Keuangan Negara

Detail CantumanXML DetailCite

LEGAL REASONING HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024)

Detail CantumanXML DetailCite

Etika Administrasi Negara: Konsep Dasar

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Administrasi Negara: Fenomena Hukum Di Ruang Publik

Hukum Administrasi Negara: Fenomena Hukum Di Ruang Publik

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Administrasi Negara Dalam Kajian Teori Dan Praktik

Hukum Administrasi Negara Dalam Kajian Teori Dan Praktik

Detail CantumanXML DetailCite

Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite

IMPLEMENTASI ANTI-STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION (ANTI-SLAPP) DALAM PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK KASUS LINGKUNGAN DI KARIMUNJAWA PERSPEKTIF KEADILAN EKOLOGIS (Studi Putusan Nomor : 14/Pid.Sus/2024/PN.JPa dan Putusan Nomor : 374/PID.SUS/2024/PT.SMG)

Detail CantumanXML DetailCite

Pengantar Ilmu Negara

Detail CantumanXML DetailCite
Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara

Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Tata Negara Indonesia

Hukum Tata Negara Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Kerangka Teori Dan Ilmu Administrasi Negara

Kerangka Teori Dan Ilmu Administrasi Negara

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Tata Negara Indonesia

Hukum Tata Negara Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Keuangan Negara Diindonesia:Dalam Teori Dan Praktik

Hukum Keuangan Negara Diindonesia:Dalam Teori Dan Praktik

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Tata Negara, Pemilu, dan Kepartaian

Hukum Tata Negara, Pemilu, dan Kepartaian

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Administrasi Negara: Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi Berbasis Lingkungan

Hukum Administrasi Negara: Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi Berbasis Lingkungan

Detail CantumanXML DetailCite
Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi

Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi

Detail CantumanXML DetailCite

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Administrasi Negara edisi revisi

Hukum Administrasi Negara edisi revisi

Detail CantumanXML DetailCite

DENDA SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS TINDAKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:117/PID.SUS/2021/PT BTN)

Detail CantumanXML DetailCite

KEBIJAKAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DARI LUAR DOMISILI BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 67 TAHUN 2017 DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Implementasi di Desa Kebocoran, Desa Karangnangka, Desa Dawuhan Kulon dan Desa Windujaya Kecamatan Kedungbanteng)

Detail CantumanXML DetailCite

POLITIK HUKUM PIDANA MATI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASIDAL-SYARI’AH (Studi Analisis Pasal 67 dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Detail CantumanXML DetailCite

LEGAL REASONING HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERUBAHAN MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)

Detail CantumanXML DetailCite

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK TAHUN 2020-2022 PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite

PERAN DAN WEWENANG BAWASLU DALAM MEWUJUDKAN NETRALITAS ASN PADA PILKADA SERENTAK 2024 DI KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Detail CantumanXML DetailCite

KEWENANGAN KPU KABUPATEN DALAM VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2024 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Implementasi Sistem Informasi Partai Politik di Komisi Pemilihan Umum Banyumas)

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 193 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "NEGARA"
Permintaan membutuhkan 0.00465 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog